BPN harmonisasikan aturan pertanahan dukung MP3EI

badan pertanahan nasional (bpn) ri berkomitmen penuh untuk menyukseskan masterplan percepatan dan perluasan pembagunan ekonomi indonesia (mp3ei), makanya bpn menggarap sejumlah terobosan juga seluruh website agar mendukung mp3ei.

kepala bpn ri, hendarman supandji mengemukakan keuntungan itu selama sela-sela rapat koordinasi mp3ei koridor ekonomi sulawesi serta koridor ekonomi papua-maluku dalam manado, jumat sore.

dalam keterangan tertulisnya, hendarman menunjukan website yang dilakukan bpn diantara lain dengan berlakunya uu nomor 2 tahun lalu tentang pengadaan tanah terhadap pembangunan agar kepentingan publik.

uu ini berbeda dengan peraturan sebelumnya. uu ini lebih menyerahkan kepastian serta keadilan baik proses pengadaan tanahnya maupun ganti rugi dan diberikan pada penduduk dan ditetapkan dengan apraisal (penilai) independen, katanya.

Informasi Lainnya:

dia menunjukan pengadaan tanah supaya kepentingan umum menurut uu no 2/2012 mengakibatkan empat tahap yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil.

setiap tahap ini telah ditentukan saatnya, oleh karenanya penyelenggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dicari tak berlarut-larut, kata mantan jaksa agung tersebut.

selain tersebut, bpn sudah memprogramkan penelitian serta siap mengerjakan pengukuran tanah ulayat penduduk hukum adat selama papua manakala telah jelas penduduk hukum adatnya juga tanah ulayatnya.

sebelumnya pada rapat itu mengemuka sejumlah kendala terkait pelaksanaan mp3ei yang salah satunya merupakan sengketa tanah ulayat dalam papua.

hendarman menambahkan bpn ketika ini dan tengah mempersiapkan ruu pertanahan. dalam mana dalam dalamnya, antara lain memenage perihal reforma agraria, juga hak atas tanah penduduk hukum adat. selain itu, bpn ri serta mengerjakan sinkronisasi juga harmonisasi peraturan perundang-undangan pada jenis pertanahan, ujarnya.

sinkronisasi juga harmonisasi itu dimaksudkan agar ke depan, tidak terjadi lagi tumpang tindih peraturan terkait pertanahan. untuk tanah mampu lebih berdaya guna, bpn ri dan melakukan percepatan pensertipikatan tanah, katanya.

melalui sertipikasi tanah ini, kata hendarman dengan begini hak-hak atas tanah mampu lebih terjamin, makanya mampu membawa faedah yang lebih besar kepada terciptanya kemakmuran rakyat.

sebelumnya, selama sejumlah kesempatan hendarman mengingatkan dua tugas yang diberikan presiden susilo bambang yudhoyono kepadanya di memimpin bpn. presiden menugaskan aku memangkas sengketa serta harus disadari kepada orang kecil, katanya.

oleh karena tersebut, hendarman mengatakan, bpn hendak selalu menggalakkan program-program prorakyat dan sudah berjalan. program-program itu antara lain: sertifikat prona gratis, web jemput bola layanan sertifikat tanah untuk rakyat (larasita) dan situs one day service.